Economics News

Build A Responsive Character

Read More

THE 13th HIPOTEX-R

 

1467210941731

[REMINDER]

D-1 OPEN REGISTRATION YOUNG ECONOMIST ICON !

Pada tahun ini HIPOTEX-R mengangkat tema besar yaitu : “Pembangunan Infrastruktur dalam Menghadapi MIT (Middle Income Trap) di Indonesia”.

Adapun subtemanya meliputi :
1.    Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia.
2.    Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Mendorong Perekonomian Nasional.
3.    Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Nasional Melalui Kebijakan Fiskal.
4.    Peran Generasi Muda Pembangun Bangsa guna Membebaskan Indonesia dari MIT (Middle Income Trap).

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi :

CP :Dimas     (087770133384)
Halimah (081219794793)

Twitter  : @hipotexr
LINE     : @cnd6102w
E-mail   : hipotexr2016@gmail.com
Website : hipotesa.lk.ipb.ac.id

Evaluasi Kinerja Perekonomian Indonesia Kuartal I Sejak MEA 2016

Evaluasi Kinerja Perekonomian Indonesia Kuartal I Sejak MEA 2016

 

Masyarakat Ekonomi ASEAN

ASEAN merupakan bentuk kerjasama ekonomi yang dilakukan Indonesia dengan negara-negara di wilayah Asia Tenggara. ASEAN merupakan kerjasama kawasan yang memiliki daya tarik yang luar biasa, tidak hanya bagi negara-negara anggotanya saja melainkan juga bagi dunia internasional. Salah daya tariknya adalah nilai keseluruhan Gross Domestic Product negara anggota ASEAN merupakan GDP tertinggi ketujuh di dunia dan tertinggi ketiga di Asia. Nilai agregat GDP ini mencerminkan kekuatan ekonomi kawasan ASEAN. Terdapat tiga konsep kerjasama dalam MEA yakni: economic community, political social community, dan socio culture community. Dalam hal ekonomi, kerangka kerjasama MEA mencakup 1) Pasar tunggal dan basis produksi: aliran bebas barang dan jasa; 2) Peningkatan daya saing; 3) Pengembangan inklusif: mengurangi gap antara anggota lama dan anggota baru. 3) Integrasi dengan ekonomi global: penyesuaian kebijakan ekonomi. Adapun langkah-langkah pengimplementasian kerangka kerjasama ekonomi tersebut dilakukan melalui 1) Free flow of goods; 2) Free flow of investment in services; 3) Free mobility of skilled labor; 4) Free flow of investment; 5) Free flow of capital.

Kinerja Perekonomian Indonesia

Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini cenderung menurun. Pada tahun 2013 pertumbuhan Indonesia sebesar 5,56% dan menurun 0,54% pada tahun 2014 yakni menjadi sebesar 5,02% dan terus menurun lagi pada tahun 2015 yakni menjadi sebesar 4,7%. Namun penurunan pertumbuhan ekonomi ini juga diikuti dengan penurunan inflasi, dimana hingga Februari 2016 inflasi Indonesia sebesar 4,42%. Salah satu faktor yang mempengaruhi perlambatan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2013 adalah menurunnya pertumbuhan industri pengolahan yang merupakan sektor yang paling berkonstribusi pada pembentukan GDP Indonesia.

Kecenderungan penurunan atau perlambatan pertumbuhan ekonomi ini juga terlihat dari semakin sulitnya angka pengangguran untuk diturunkan. Hingga Agustus 2015, tingkat pengangguran terbuka Indonesia mencapai 6,18 persen. Tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Indonesia terdapat pada pendidikan SMK, SMA, dan Diploma. Tingkat pengangguran memiliki hubungan yang erat dengan tingkat kemiskinan. Dalam satu tahun terakhir kemiskinan di Indonesia meningkat hingga pada akhir tahun 2015 mencapai angka 11,13 persen.

Kinerja perekonomian Indonesia ditinjau dari segi nilai tukar rupiah belum memiliki kinerja yang memuaskan. Mata uang rupiah cenderung mengalami depresiasi terhadap mata uang dollar sepanjang tahun 2015. Penurunan nilai tukar rupiah sebetulnya merupakan sebuah peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan nilai ekspornya yang kemudian akan menggenjot kenaikan pendapatan nasional. Namun kenyataannya peluang ini belum mampu dimanfaatkan dengan baik. Hal ini terbukti dari pertumbuhan ekspor Indonesia yang semakin menurun di tengah penurunan nilai tukar rupiah. Bahkan pertumbuhan ekspor pada tahun 2015 menunjukkan angka negatif, yakni sebesar -14,6 persen. Hal ini terjadi karena daya saing produk Indonesia yang relatif masih rendah sehingga banyak produk yang tidak layak untuk diekspor.

Dari segi investasi dan suku bunga acuan bank sentral, walaupun suku bunga bank sentral turun pada Februari 2016 yakni dari 7,25 persen menjadi 7 persen, namun suku bunga acuan Bank Indonesia merupakan suku bunga acuan bank sentral yang tertinggi jika dibandingkan dengan Malaysia, Filipina, Thailand, dan USA. Dari segi utang, utang luar negeri Indonesia semakin meningkat mencapai USD 143 milyar  dengan kelompok penghutang yang didominasi oleh kelompok swasta diakhir tahun 2015. Hutang luar negeri yang didominasi oleh kelompok swasta ini menunjukkan, suku bunga kredit Indonesia yang masih cenderung tinggi sehingga pihak swasta lebih memilih untuk mencari pinjaman dana dari luar negeri yang suku bunga kreditnya lebih rendah dari Indonesia.

Langkah Perbaikan Perkonomian Indonesia

Melihat kinerja perekonomian Indonesia di sepanjang tahun 2013 yang cenderung mengalami perlambatan dan peluang serta tantangan yang sedang dihadapi Indonesia terkait dengan masyarakat ekonomi ASEAN, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memperbaiki perekonomian Indonesia, yaitu:

  1. Menekan tingkat inflasi terutama dengan cara memperbaiki sistem logistik nasional termasuk perbaikan infrastruktur, sehingga kemudian perbaikan logistik ini dapat menghilangkan ekonomi biaya tinggi
  2. Meningkatkan efisiensi perbankan sehingga dengan menurunnya inflasi serta suku bunga kebijakan, suku bunga pinjaman dapat diturunkan sehingga dapat meningkatkan investasi
  3. Kredit Usaha Rakyat semakin ditingkatkan dengan suku bunga dan bagi hasil yang semakin menurun.
  4. Mengubah mindset pegawai menjadi entrepreneur untuk mengurangi angka pengangguran.
  5. Mengubah mindset konsumtif menjadi produktif
  6. Meningkatkan competitiveness produk dengan melakukan diversifikasi dan peningkatan nilai tambah dari sumber daya alam yang melimpah menjadi produk berorientasi ekspor
  7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara mempersiapkan lulusan SMA dan perguruan tinggi yang mampu berkompetisi minimal di tingkat ASEAN, setidaknya dalam hal softskill.
  8. Penguasaan teknologi

 

 

Economic Corner I

Senin, 14 Maret 2016

Narasumber     : Prof. Dr. Ir. Hermanto Siregar, M.Ec

Penulis             : Raisa Adilla

Editor              : Agnes Yulisa

 

Posisi Pertanian Indonesia di WTO

Di dalam negeri sendiri, sering terdapat perbedaan pandangan pemangku kepentingan menyikapi keputusan hasil perundingan internasional. Tinjauan secara komprehensif: plus minus dampak hasil perundingan diperlukan dan hendaknya menjadi pegangan yang bulat bagi semua yang berperan.

Sudah sebulan lebih, Konferensi Tingkat Menteri ke-10, forum tertinggi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Nairobi berlalu. Beberapa keputusan penting diambil yang dikenal dengan “Nairobi package” berisi enam kesepakatan.

Empat butir pertama berkaitan langsung dengan sektor pertanian, dua butir lain terkait dengan negara kurang berkembang (LDCs). Bagi Indonesia yang sudah meratifikasi WTO sejak awal dengan UU Tahun 1994, komitmen ini harus dipatuhi.

Kesepakatan di WTO bersifat mengikat yang ini tak dijumpai pada perjanjian dagang plurilateral di tingkat regional seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Free Trade Agreement (AFTA). Artinya, suatu negara atau kelompok boleh mengajukan gugatan bila merasa ada anggota melanggar ketentuan. Seperti kasus Indonesia yang saat ini dibawa ke dispute settlement body oleh Amerika Serikat, Cina, dan negara lain karena kebijakan terkait impor hortikultura dan impor produk peternakan.

Hasil terpenting dari konferensi Nairobi yang harus segera ditindaklanjuti adalah kesepakatan subsidi ekspor, bagian dari pilar persaingan ekspor di Agenda Pembangunan Doha. Bagi negara maju yang selam aini memberi subsidi ekspor untuk produk pertaniannya (terutama Uni Eropa dan AS), dalam berbagai bentuk seperti bantuan langsung, dispensasi pajak, kemudahan dan keringanan bunga kredit, harus segera menghilangkannya sesaat setelah kesepakatan dideklarasikan (Januari 2016).

Bagi negara berkembang, hal yang sama harus dilakukan pada 2018. Hingga kurun waktu tersebut, subsidi ekspor yang ada tidak boleh dinaikkan.

Bagi Indonesia diduga setidaknya kesepakatan ini memberikan dua dampak langsung. Pertama, untuk produk ekspor, bila ada subsidi akan mengurangi daya saing di pasar dunia. Untungnya, subsidi untuk produk pertanian Indonesia selama ini tidak signifikan.

Seharusnya, produk ekspor pertanian Indonesia akan semakin berdaya saing. Namun, tetap perlu menjadi pertimbangan ke depan, semisal, tanaman perkebunan sebagai andalan ekspor yang perlu peremajaan, seperti karet, kakao, sawit, teh, dan kopi, tapi petani mempunyai keterbatasan finansial.

Kedua, Indonesia masih mengimpor produk pangan dalam jumlah besar. Saat negara asal harus menghapuskan subsidi, semisal, untuk petani/eksportir jagung, kedelai, tebu, dan juga gandum, maka akan terjadi kenaikan harga di pasar internasional.

Dari sisi produksi pertanian ini akan meningkatkan daya saing produksi domestik terhadap produk impor itu, terutama saat program Kementerian Pertanian yang all out mencapai kemandirian pangan (baca: Pajale). Meskipun untuk negara maju, pencarian teknologi baru akan terus dilakukan guna menggeser kurva biaya ke bawah untuk menghindari kenaikan harga yang besar.

Dari sudut pandang sektor pertanian, penghapusan subsidi ekspor diharapkan berdampak positif. Hal yang sudah lama dituntut kelompok negara berkembang terhadap negara maju.

Di WTO, Indonesia punya posisi unik, mulai dari peran pentingya sebagai koordinator 47 negara berkembang (kelompok G-33), juga anggota kelompok G-20 dan Cairns group (eksportir produk pertanian utama dunia). Di negara berkembang, peran Indonesia dan negara lainnya lebih dituntut menciptakan proteksi terhadap produk dalam negeri (posisi defensif).

Lazimnya, produk itu punya daya saing lebih rendah daripada yang diimpor. Namun, punya posisi strategis karena pangan pokok, menyerap banyak tenaga kerja atau berkait langsung dengan kemiskinan dan pembangunan perdesaan. Untuk Indonesia, beras, jagung, dan kedelai adalah contoh di antaranya. Termasuk usulan mengelola cadangan pokok, seperti beras. Di forum WTO, usulan proteksi ini dikenal dengan proposal Special Product dan Public Stokholding (SP dan PSH).

Usulan proteksi untuk posisi defensif dapat pula karena motivasi mencegah fluktuasi harga yang tajam karena sifat produksinya yang musiman. Sebagai contoh, saat panen raya produk hortikultura terjadi, diharapkan secara temporer diterapkan hambatan perdagangan (tarif) untuk mencegah banjir impor. Usulan ini dikenal dengan proposal Special Safeguard Mechanism (SSM).

Sebaliknya, dari (sebagian besar) negara maju di G-20 dan Cairns group, motivasi perundingan umumnya untuk meminimalisasi proteksi perdagangan seperti kuota, tarif, dumping, dan kebijakan domestik yang dianggap mendistorsi pasar, seperti ketiga proposal di atas. Dari sisi Indonesia, usulan dua kelompok ini dipandang sebagai posisi ofensif.

Sebagai salah satu pengekspor produk pertanian tropika utama dunia, Indonesia juga tak menginginkan proteksi yang ketat di pasar dunia. Hingga 2015, meskipun neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit (nilai impor lebih besar daripada eskpor), khusus sektor pertanian, surplus masih dapat diciptakan yang disumbangkan, terutama oleh ekspor produk perkebunan. Artinya, bila ada gangguan pada eskpor produk pertanian akan memperburuk neraca perdagangan yang dapat mengganggu stabilitas makroekonomi.

Dalam konferensi di Nairobi, usulan SSM dan PSH ditetapkan sebagai bagian agenda yang akan terus dipantau kemajuannya (tertulis dalam dokumen deklarasi: The General Council shall regularly review progress in these negotiations). Artinya, keinginan kelompok G-33–Indonesia masih menjadi koordinatornya– tetap dapat diperjuangkan sampai menjadi kesepakatan akhir yang harus ditaati dan tidak dapat ditarik kembali.

Bila di dalam negeri masih ada perbedaan pandangan terhadap kepentingan Indonesia untuk sejauh mana memproteksi produk pertaniannya adalah hal lumrah. Di satu sisi, Indonesia saat ini dan ke depan masih menggantungkan ekonominya pada ekspor produk pertanian, baik mentah maupun olahan.

Di sisi lain, ada 26 juta lebih rumah tangga petani pangan, hortikultura serta perternak yang penguasaan lahan dan teknologinya sangat terbatas (gurem). Mereka dapat berpoduksi dengan kondisi daya saing yang sama dengan negara lain yang usaha taninya mencapai penghematan karena skala usaha yang lebih optimal. Para petani itu masih memerlukan perlindungan dari negara sebagai amanah konstitusi: UUD 1945 serta UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Di samping identifikasi dan dukungan pemerintah terhadap berbagai produk pertanian khas Indonesia yang dianugerahi sumber daya hayati tak terkira perlu ditingkatkan. Kajian komprehensif lintas Kementerian dan lembaga serta komitmen pada hasil kesepakatan di dalam menjadi kata kunci untuk bisa memetik manfaat berbagai kesepakatan dalam perundingan internasional.
Muhammad Firdaus
Guru Besar FEM IPB, Tim Ahli Satgas G-33 WTO

http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/16/02/04/o20e0710-posisi-pertanian-indonesia-di-wto