Kebijakan Kenaikan Biaya Pembuatan STNK, BPKB, Plat Nomor (PP 60/2016)

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyatakan bahwa penjualan kendaraan bermotor pada periode Januari-Agustus 2016 sudah cukup menjanjikan. Bahkan periode Agustus 2016 disinyalir sebagai angka penjualan terbesar bila dibandingkan angka penjualan selama 2015, yaitu mencapai sebesar 96.294 unit dan peningkatannya mencapai 2,89 persen, atau naik 19.399 unit. Pertumbuhan ini tentu membawa angin segar pada industri otomotif tanah air, yang akan semakin menumbuhkan iklim bisnis yang positif. Begitu besarnya optimisme dari produsen otomotif Indonesia membuat mereka memprediksi angka penjualan mobil nasional pada 2017 bisa mencapai 1,1 juta unit.

Kemudian di awal 2017 ini pemerintah memberikan kejutan istimewa untuk masyarakat dengan adanya kenaikan biaya penerbitan STNK & BPKB yang diperkuat dengan adanya penetapan PP 60/2016. Biaya penerbitan STNK yang pada mulanya Rp 120.000 naik menjadi Rp 375.000

Hal ini seketika membuat gaduh seluruh golongan masyarakat. Terlebih mahasiswa dengan ideologinya membela rakyat. Mari mencoba dianalisis seberapa besar impact kenaikan administrasi penerbitan STNK dan BKPB akan menyengsarakan rakyat ?

Kenaikan biaya penerbitan STNK & BPKB pertama kali diangkat oleh BPK (Badan Pengawas Keuangan), dimana BPK melihat harga material untuk STNK dan BPKB sudah naik dan sejak 6 tahun lalu belum ada kenaikan dan bila mencoba dibandingkan dengan negara lain kenaikan biaya ini masih tergolong rendah. Sedangkan diketahui bahwa terjadi kenaikan daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor. Sehingga menjadi realistis oleh pemerintah untuk menaikkan biaya administrasi penerbitan STNK, BPKB, dan plat nomor. Namun menjadi wajar pula bila muncul banyak pertanyaan di benak masyarakat, seperti:

  1. Sudah realistiskah harga kenaikan biaya administrasi tersebut?

Berdasarkan data yang kami cari untuk menemukan bilangan rupiah yang harus ditambahkan pada tiap penerbitan STNK, Polri telah meminta Kemenkeu untuk menghitungnya dengan menyertakan variabel bebas yaitu inflasi, peningkatan pelayanan penerbitan, dan daya beli kendaraan bermotor hingga muncullah nominal kenaikan tarif penerbitan STNK & BPKB saat ini.

  1. Bagaimana rincian kenaikan tersebut ?

Jika dilihat pada surat-surat yang ada di STNK serta Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), tercantum beberapa kategori pembayaran yang harus dibayar baik per tahun mapun lima tahunan, seperti Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan Biaya Administrasi untuk STNK dan TNBK yang secara otomotis dengan adanya kenaikan tarif tambahan juga akan naik.

  • Biaya administrasi STNK dibayar 5 tahun sekali : naik dari semula Rp 50.000 menjadi Rp 100.000 untuk roda dua dan untuk roda empat naik dari Rp 75.000 menjadi Rp 200.000
  • Biaya penggantian plat baru : Rp 50.000 untuk sepeda motor dan Rp 100.000 untuk mobil karena pengurusan TNKB
  • Biaya stempel pengesahan STNK : pada mulanya digratiskan menjadi ada pungutan Rp 25.000 untuk roda dua danRp 50.000 untuk roda empat
  1. Berapa besar impact kenaikan tarif penerbitan STNK & BPKB mempengaruhi masyarakat ?

Seberapa besar impactnya bagi masyarakat umum kami belum bisa menganalisis secara pasti, karena peraturanpun baru berjalan beberapa hari, namun bila ditelusuri, kenaikan biaya administrasi ini secara langsung akan mempengaruhi industri otomotif yang tentunya menjadi waspada dengan kenaikan biaya administrasi dari pembuatan STNK, BPKB, dan plat nomor trend kenaikan penjualan kendaraan bermotor menjadi turun di 2017. Hal tersebut mungkin menjadi salah satu dampak negatif dari kebijakan ini, namun sekaligus menjadi dilematis ketika melihat selama ini masyarakat selalu mengeluh dengan kemacetan yang terjadi akibat kenaikan volume kendaraan bermotor di Indonesia. Jika dilihat dari sisi ini, mungkin dengan adanya kenaikan tarif penerbitan STNK, BPKB dan plat nomer dapat mengurangi daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor sekaligus berimplikasi pada penurunan volume kendaraan. Sehingga dapat menjadi renungan bagi kami para mahasiswa, terkait apa yang sesungguhnya menjadi obyek permasalahan atau yang sesungguhnya ingin kami bela, apakah masyarakat kecil atau para produsen otomotif ?. Kami menyadari masih banyak yang harus di gali, analisis kami tidak akan berhenti disini, karena kami masih menunggu dan ingin mengawasi seberapa efektifkan peningkatan tarif ini memengaruhi pelayanan publik dan bagaimanakah perbandingan kerugian dan keuntungan bagi masyrakat dengan adanya kenaikan tarif ini.

Leave a Reply