Pemerintah Indonesia Tetapkan Perubahan Ketentuan Ekspor Mineral Mentah, Bagaimana Kondisi PT Freeport Indonesia?

PT Freeport Indonesia adalah perusahaan pertambangan yang memasarkan konsentrat lembaga, emas dan perak ke seluruh penjuru dunia. Beroperasi di daerah dataran tinggi di kabupaten Mimika, provinsi Papua, Indonesia. Perusahaan ini merupakan afiliasi Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.

Sejarah

Pada awal periode pemerintahan Soeharto, pemerintah mengambil kebijakan untuk segera melakukan berbagai langkah nyata demi meningkatkan pembangunan ekonomi. Kondisi ekonomi nasional pada masa itu masih terbatas, kemudian pemerintah segera mengambil langkah strategis dengan mengeluarkan Undang-undang Modal Asing (UU No. 1 Tahun 1967)

Pemimpin tertinggi Freeport pada masa itu, Langboume Williams melihat peluang untuk meneruskan proyek Ertsberg. Dia melakukan pertemuan dengan Julius Tahija yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Perminyakan Indonesia. Pertemuan tersebut membahas permohonan Freeport untuk meneruskan proyek Ertsberg. Dari pertemuan demi pertemuan yang panjang Freeport mendapatkan izin dari pemerintah untuk meneruskan proyek tersebut pada tahun 1967 (Kontrak Karya Pertama Freeport)

Berikut peraturan terkait keberlanjutan PT Freeport Indonesia:

PP No. 1 Tahun 2017

Menteri ESDM Ignasius Jonan menerbitkan PP No. 1 Tahun 2017 yang mengemukakan bahwa pemerintah Indonesia akan memberikan kelonggaran ekspor mineral mentah dengan beberapa persyaratan. Tujuan PP ini diterbitkan adalah untuk meningkatkan terciptanya lapangan kerja yang lebih baik, mendukung dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi di daerah pertambangan, serta menjaga iklim investasi yang bagus.

Ada tiga persyaratan yang harus dipenuhi agar perusahaan tambang dapat mengekspor mineral dalam bentuk konsentrat. (1) Perusahaan tambang yang memiliki Kontrak Karya harus mengubah izinnya menjadi IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) jika ingin mengekspor dalam bentuk konsentrat mineral. IUPK berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang, maksimal sebanyak dua kali. (2) Perusahaan tambang yang memiliki IUPK wajib membangun smelter dalam waktu lima tahun. Pemerintah akan melakukan evaluasi setiap enam  bulan untuk memeriksa perkembangan pembangunan smelter. (3) Perusahaan tambang juga wajib melakukan divestasi hingga 51% secara bertahap dalam waktu sepuluh tahun.

Arbitrase

Ada ketidaksesuaian kesepakatan antara Freeport dengan pemerintah Indonesia sehingga pada tanggal 20 Februari 2017, Presiden dan CEO Freeport Mcmoran Inc Richard C. Adkerson mengirimkan surat kepada kementerian ESDM. Surat tersebut berisi tentang rencana gugatan terhadap pemerintah Indonesia ke jalur peradilan internasional atau arbitrase. Langkah tersebut akan ditempuh apabila tidak ada kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan PT Freeport mengenai negosiasi kontrak dalam 120 hari mendatang..

Smelter

PP No. 1 Tahun 2017 akan memengaruhi PT Freeport Indonesia yang kontrak karyanya akan berakhir pada 2021. Freeport telah berencana membangun smelter seluas 100 hektar di Gresik, Jawa Timur, namun proyek tersebut tak kunjung selesai

Divestasi

Hingga saat ini PT Freeport Indonesia baru mendivestasi 9,36% sahamnya. Sudah hampir setahun anak perusahaan Freeport-mcmoran Inc bernegosiasi dengan pemerintah terkait harga 10,64% saham Freeport yang harus dilepas ke investor nasional berdasarkan PP No. 77 Tahun 2014.

Leave a Reply